Sektor konstruksi merupakan elemen krusial dalam pembangunan infrastruktur yang melibatkan banyak pihak, nilai investasi besar, serta resiko yang tinggi. Dalam konteks tersebut, kontrak konstruksi berperean sebagai instrumen hukum utama yang mengatur hubungan antara pemberi kerja dan kontraktor. Namun, dalam praktik di Indonesia, banyak kontrak konstruksi nasional yang disusun secara sepihak oleh pemberi kerja tanpa memperhatikan keseimbangan kedudukan para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis substansi klausul kontrak konstruksi nasional melalui studi kasus kontrak pembangunan Gedung Universitas dan kontrak proyek jalan tol, serta membandingkannya dengan standar FIDIC 2017 (Red Book). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-komparatif dengan metode studi dokumen terhadap kontrak proyek swasta dan pemerintah, serta pedoman FIDIC. Analisis difokuskan pada identifikasi ketidakseimbangan klausul, celah hukum (loopholes), dan ketidaksesuaian struktur dengan standar internasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformulasi terhadap penyusunan kontrak konstruksi nasional diperlukan agar tercipta hubungan hukum yang setara, transparan, dan minim konflik.