Tingkat emisi CO2 akibat aktivitas manusia yang tinggi membutuhkan kebijakan yang tidak hanya efisien dari segi lingkungan, namun juga dapat diterima oleh masyarakat. Pajak karbon merupakan salah satu kontrol penting dalam emisi, namun efektivitasnya sangat bergantung pada dukungan publik. Penelitian ini mencoba untuk menyelidiki pengaruh keyakinan perubahan iklim dan kepercayaan pemerintah terhadap penerimaan kebijakan serta faktor intervening keadilan dan efektivitas. Sampel penelitian ini adalah 430 mahasiswa berusia 18-24 tahun dari perguruan tinggi Indonesia yang terakreditasi A atau Unggul di enam ibu kota terpadat di Pulau Jawa dan Bali, yaitu Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Denpasar. Responden adalah mahasiswa yang pernah mendengar tentang pajak karbon. Survei online disebarkan melalui kepada perwakilan mahasiswa di setiap universitas negeri dan swasta dan disebarkan melalui secara acak. Pemodelan Persamaan Struktural (Structural Equation Modelling/SEM) digunakan dalam analisis data untuk mengevaluasi hubungan antar variabel dalam model penelitian. Temuan studi ini menunjukkan bahwa keyakinan perubahan iklim berkontribusi pada evaluasi positif terhadap penerimaan kebijakan dengan meningkatkan persepsi keadilan dan efektivitas sebagai mediator. Temuan lain menunjukkan bahwa pandangan mengenai kepercayaan terhadap pemerintah mempengaruhi penerimaan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui keadilan dan efektivitas. Persepsi efektivitas merupakan aspek yang paling penting dalam meningkatkan opini publik terhadap penerimaan kebijakan. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam hal penerapan pajak karbon, individu-individu menilai efektivitas pengurangan emisi. Temuan ini memiliki implikasi kebijakan yang signifikan, yang mengindikasikan bahwa keyakinan perubahan iklim, transparansi pemerintah, keadilan, dan persepsi yang efektif adalah kunci untuk meningkatkan legitimasi dan keberhasilan implementasi pajak karbon.