Faktanya, kemacetan di sepanjang poros Jl. Raya A Yani - Raya Wonokromo tak dapat diurai hingga kini. Persoalannya, Pemkot Surabaya miskin, lalu mengadu ke pusat lewat Pemprov Jatlm. Akhirnya pemerintah Jakarta lewat Kementerian Kimpraswil menunjuk in­vestor PT Margaraya Jawa Tol (MJT) membangun tol tengah kota Surabaya. Padahal MPS (Master Plan Surabaya) 2000 yang direvisi oleh tim dari ITS dan menghasilkan MRS sampai tahun 2010 ternyata tidak pernah menyebut rencana pembangunan tol tengah kota. Mengapa tak ada kesamaan dalam perbedaan pusat-daerah? Mengapa paradigma orde baru yang selalu mengedepankan kemacetan lalu lintas sebagai peluang bisnis terus dipertahankan?