Pembenahan sektor perumahan nasional dengan beragam permasalahannya tentunya menjadi salah satu tugas yang wajib dituntaskan oleh pemerintahan baru nanti.Kendala tersebut, antara lain tingginya harga tanah, pembiayaan yang sulit dan belum sinergisnya kinerja pemerintah, selama ini berujung pada tingginya angka kekurangan (backlog) hunian, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan juga belum optimalnya properti komersial.Lantas bagaimana dengan visi-misi yang diemban calon presiden dan wakil presiden yang maju dalam pimilihan umum presiden Juli nanti?
Visi-misi pasangan Prabowo Stubianto-Hatta Rajasa soal perumahan tertuang dalam agenda dan program nyata untuk menyelamatkan Indonesia, bagian IV, poin ke-11, yakni mempercepat penyediaan perumahan bagi 15 juta rakyat yang belum memiliki rumah melalui: (i) negara harus memiliki stok tanah (land bank) untuk rumah rakyat; (ii) pengembangan apartemen/rumah susun oleh swasta dan BUMN untuk mengefisienkan konsumsi lahan di perkotaan; (iii) pembangunan 2000 tower rumah susun oleh negara bagi rakyat berpenghasilan rendah, berkapasitas 500 unit per tower. Pembelian dilakukan dengan cicilan selama 20 tahun berbunga 5% per tahun, atau bagi hasil syariah yang setara; Pembangunan apartemen bagi kelas menengah oleh swasta dan atau BUMN. Negara memberikan subsidi bunga sehingga pembeli hanya membayar bunga maksimal 5% per tahun atau bagi hasi syariah yang wajar.Sementara itu, visi-misi Joko Widodo-Jusuf Kalla terkait perumahan terutama terungkap dalam sembilan agenda prioritas, poin ke-5, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program 'Indonesia Kerja' dan 'Indonesia Sejahtera' dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 juta hektare; program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi.