Laporan Keberlanjutan Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya Tahun 2024 disusun sebagai langkah strategis untuk menghadirkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan di sektor publik. Pelaporan keberlanjutan di lingkungan lembaga pemerintah masih sangat terbatas, sehingga inisiatif ini menjadi terobosan dalam menunjukkan kontribusi, kinerja, dan dampak BHP Surabaya terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, sekaligus mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Permasalahan utama yang dihadapi adalah belum adanya instrumen pelaporan keberlanjutan yang sistematis di BHP Surabaya, padahal tuntutan terhadap praktik good governance dan akuntabilitas publik semakin meningkat. Tanpa laporan yang komprehensif, kontribusi lembaga terhadap pembangunan berkelanjutan kurang terdokumentasi dan berpotensi mengurangi legitimasi di mata pemangku kepentingan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan analisis data sekunder dari dokumen internal, laporan tahunan, serta hasil monitoring kinerja. Penyusunan laporan mengacu pada GRI Standards 2021 dan kerangka Quadruple Bottom Line (Profit, People, Planet, Purpose), dengan landasan Stakeholder Theory dan Legitimacy Theory. Prosesnya meliputi identifikasi masalah dan stakeholder, pengumpulan data, formulasi struktur dan indikator pelaporan, penyusunan draf laporan, validasi dan umpan balik, hingga finalisasi dan penyusunan rekomendasi strategis. Temuan utama dalam aspek ekonomi, meliputi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tiga tahun terakhir berfluktuasi signifikan. PNBP umum turun tajam pada tahun 2023, namun PNBP layanan jasa hukum melonjak pada tahun 2024, hal ini menandakan keberhasilan optimalisasi layanan inti dan perbaikan tata kelola keuangan. Dalam aspek lingkungan, digitalisasi administrasi melalui aplikasi seperti SRIKANDI, SISUMAKER, e-Office, SAKTI, SMART, OMSPAN, SIMPEG, dan performance.kemenkumham.go.id menurunkan konsumsi kertas hingga 50%. Meski konsumsi listrik naik akibat intensitas penggunaan perangkat digital, efisiensi tetap diupayakan melalui kebijakan ramah lingkungan. Sedangkan dalam aspek sosial, pengelolaan SDM berbasis merit, inklusif, dan setara, dengan komposisi 32 pegawai yang memiliki distribusi gender dan tingkat pendidikan beragam. Kesehatan, keselamatan kerja, dan pengembangan kompetensi menjadi prioritas, didukung pelatihan teknis, manajerial, dan peluang beasiswa. Rekomendasi solutif yang diusulkan meliputi integrasi penuh sistem digital dan pengembangan data center internal, program pelatihan berbasis kompetensi dengan insentif non finansial, publikasi laporan keberlanjutan secara berkala dengan kanal umpan balik publik, penerapan SOP green office dan audit energi air secara periodik, serta kolaborasi eksternal untuk edukasi hukum dan literasi publik. Laporan ini diharapkan menjadi landasan pengembangan BHP Surabaya menuju institusi pemerintah modern, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan, sekaligus menjadi role model bagi lembaga pemerintah lain. Dengan penerapan roadmap keberlanjutan yang terstruktur, BHP Surabaya dapat memperkuat legitimasi publik, mendukung SDGs, dan mewujudkan tata kelola aset negara yang akuntabel serta berdampak positif bagi masyarakat.