Dalam pelaksanaan kebijakan reformasi, teori pembangunan mutakhir telah menemukan
konsep baru yang diformulasikan dalam istilah yang biasa disebut dengan Konsensus
Washington. Dipicu oleh kegagalan pemerintah yang semakin meluas dalam mengelola
kegiatan ekonomi, konsep Konsensus Washington berpijak pada upaya stabilisasi melalui
kebijakan penyesuaian struktural, yang direkomendasikan oleh organisasi Bretton Woods
dan Badan Ekonomi Amerika Serikat. Konsensus Washington menekankan kepada
kebijakan makro ekonomi dan keuangan yang lebih hati-hati, nilai tukar mata uang yang
lebih kompetitif, liberalisasi keuangan dan perdagangan, privatisasi, dan deregulasi.
Mekipun begitu, akibat pengabaian terhadap aspek politik, perjalanan dari reformasi
ekonomi justru semakin menenggelamkan krisis ekonomi ke jurang yang lebih dalam.
Di samping itu, dalam fase implementasi, proses reformasi ekonomi seringkali
berhadapan dengan rintangan politik. Setidaknya ada tiga palang politik yang dapat
menggagalkan program reformasi ekonomi. Pertama, kebijakan reformasi ekonomi yang
menyentuh barang-barang publik selalu menimbulkan masalah munculnya penunggang
gelap, sehingga pada titik ini sangat mungkin timbul tindakan kolektif. Kedua, dalam
pandangan model distributif, kebijakan reformasi diasumsikan akan didukung oleh
kelompok pemenang dan dilawan oleh kelompok pecundang, sehingga hasilnya sangat
tergantung dari kekuatan politik diantara koalisi pemenang. Ketiga, masalah klasik dari
reformasi ekonomi adalah biayanya terkonsentrasi pada satu kelompok tertentu, tetapi
keuntungannya menyebar kepada banyak kelompok sehingga kadang-kadang tidak ada
insentif untuk melakukan program tersebut (Haggard dan Kaufman, 1995:156-157). Kasus
di Argentina dan Meksiko memperlihatkan hal itu, di mana reformasi ekonomi bisa gagal
akibat adanya rintangan politik.