Beberapa tahun terakhir ini isu harmonisasi Standar Akuntansi
Internasional telah menjadi topik yang banyak dibahas pada berbagai forum dalam profesi akuntansi. Globalisasi ekonomi telah menyebabkan para pemakai
informasi akuntansi membutuhkan pelaporan keuangan yang dapat membantu
pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan keuangan yang
berskala internasional.
Bentuk informasi perusahaan ini adalah laporan keuangan yang
menyediakan informasi keuangan pelmahaan yang dibutuhkan pihak internal
dalam pengambilan keputusan serta pihak eksternal dalam perusahaan. Jadi
sebagai sumber informasi yang penting maka informasi tersebut harus relevan dan dapat diandalkan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat.
Bersamaan dengan pesatnya perkembangan perekonomian salah satu
akibatnya adalah timbulnya persaingan. Perusahaan dalam hal ini, ingin selalu
mendapatkan pelanggan yang setia, walaupun dengan cara menambah modal
kerjanya. Tambahan modal kerja diperlukan untuk membayar PPN yang sudah
terutang sejak penyerahan BKP kepada pelanggan. Sedangkan pelanggan sendiri tidak menghendaki pembukaan faktur pada saat penyerahan BKP, tetapi pada batas waktu yang melampaui dalam ketetapan Undang-Undang Perpaja- kan.
Hasil pembahasan memberikan kesimpulan bahwa agar perusahaan
dapat memberi informasi yang benar dan tepat kepada para pembacanya serta
dapat memenuhi prinsip konsistensi dalam penyajian laporan keuangan, disusun
berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (S AK). Perusahaan hendaknya
berpedoman pada UU No. 11 tahun 1994 untuk perhitungan PPN-nya, serta perlu untuk memenuhi tuntutan dunia usaha agar betul-betul mandiri dalam pengelolaan manajemen termasuk perpajakannya.