Pembangunan ekonomi merupakan prasyarat mutlak bagi negara-negara
dunia ketiga, termasuk Indonesia, untuk memperkecil jarak
ketertinggalannya di bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dari
negara-negara industri maju. Upaya pembangunan ekonomi di negara-negara
tersebut, yang umumnya diprakarsai pemerintah, agak terkendala
akibat kurang tersedianya sumber-sumber daya ekonomi yang produktif,
terutama sumberdaya modal yang seringkali berperan sebagai katalisator
pembangunan. Untuk mencukupi kekurangan sumberdaya modal ini,
maka pemerintah negara yang bersangkutan berusaha untuk
mendatangkan sumberdaya modal dari luar negeri melalui berbagai jenis
pinjaman.
Dalam jangka pendek, utang luar negeri sangat membantu
pemerintah Indonesia dalam upaya menutup defisit anggaran pendapatan
dan belanja negara, akibat pembiayaan pengeluaran rutin dan
pengeluaran pembangunan yang cukup besar. Dengan demikian, laju
pertumbuhan ekonomi dapat dipacu sesuai dengan target yang telah
ditetapkan sebelumnya. Tetapi dalam jangka panjang, ternyata utang luar
negeri pemerintah tersebut dapat menimbulkan berbagai persoalan
ekonomi di Indonesia.
Pada masa krisis ekonomi, utang luar negeri Indonesia, termasuk
utang luar negeri pemerintah, telah meningkat drastis dalam hitungan
rupiah. Sehingga, menyebabkan pemerintah Indonesia harus menambah
utang luar negeri yang baru untuk membayar utang luar negeri yang
lama yang telah jatuh tempo. Akumulasi utang luar negeri dan bunganya
tersebut akan dibayar melalui APBN RI dengan cara mencicilnya pada
tiap tahun anggaran. Hal ini menyebabkan berkurangnya kemakmuran
dan kesejahteraan rakyat pada masa mendatang, sehingga jelas akan
membebani masyarakat, khususnya para wajib pajak di Indonesia.