Melihat pentingnya perekonomian di tahun-tahun mendatang, dan beratnya tantangan, presiden baru nanti diharapkan bisa memilih menteri-menteri ekonomi dari kalangan profesional atau bukan dari partai politik (parpol).Direktur Institute for Development and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan, kebijakan-kebijakan ekonomi seringkali terhambat karena konflik kepentingan menteri yang berasal dari parpol. Melihat pengalaman saat ini, INDEF menilai, menteri ekonomi yang berasal dari golongan partai bekerja tidak optimal. Bahkan sering terjadi benturan kepentingan sehingga menghambat program kerja. Memberi jabatan menteri ekonomi dari golongan profesional sering dilakukan oleh Soeharto saat menjabat sebagai presiden.