Sistem politik dan kekuasaan, seperti elemen kebudayaan lainnya memiliki relasi dengan ekspresi arsitektur
atau lingkungan binaan. Terlebih lagi, ketika kekuasaan dipandang sebagai faktor dominan yang menentukan
proses-proses dan transaksi-transaksi sosial budaya antara peran negara di satu sisi dengan partisipasi rakyat di
sisi lainnya. Telaah ini ingin menunjukkan bahwa ternyata terdapat relasi yang paralel baik langsung maupun
tidak langsung, antara kekuasaan orde baru yang otoriter dengan karakteristik arsitektur modern, serta antara
kekuasaan orde reformasi atas dasar asumsi negara demokratis dengan arsitektur postmodern dan atau
dekonstruksi yang berimplikasi terhadap kemungkinan implementasi konsep sustainable city.