Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan
KPU Surabaya mengadakan pencoblosan ulang di lima
kecamatan dan dua kelurahan serta penghitungan ulang
seluruh surat suara mengundang kontroversi.
Menurut mereka, tuduhan kecurangan yang diutarakan
oleh tim Arif Afandi-Adies (Cacak) tidak berdasar.
Sebab, hampir semua tuduhan Cacak sudah dimentahkan
dalam sidang. Namun, MK malah meminta coblos ulang di lima
kecamatan dan dua kelurahan serta hitung ulang seluruh surat
suara.
Lepas dari kontroversial MK, gugatan tim Cacak sebenarnya
tidak bisa dilepsakan dari kepentingan politik tertentu, baik di
Jakarta maupun Surabaya. Mungkin gugatan Cacak tidak
murni dari tim Cacak.
Sebagaimana diketahui, pasangan Cacak diususng dua partai
besar, yaitu Golkar dan parat Demokrat. Sementara itu, pasangan
Ridho diusung PDIP.
Kemenangan Risma-Bambang secra hitung-hitungan kekuatan
politik (kepartaian) tergolong menarik berdasar peta politik,
jika kekuatan parpol besar, yaitu partai Golkar dan partai Demokrat,
menyatu, sudah barang tentu suara PDIP kalah.
Yang jelas, kemenangan Ridho merupakan bukti bahwa personal
branding Risma dan Bambang mampu mengalahkan citra parpol
pengusung Cacak.
Jadi, pilwali Surabaya merupakan pelajaran bagi semua parpol di
negeri ini supaya membangun citra melalui komitmen atas penegakan
hukum, etika politik, dan pengutamaan kepentingan rakyat.